MANADO, MediaDaerah.com – Komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kembali ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, saat menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut dan Pemprov Sulut, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri dan Bupati/Wali Kota se-Sulut. Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (10/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menekankan bahwa kerja sama ini tidak boleh berhenti pada tataran administratif. Ia menegaskan pentingnya implementasi nyata, terutama terkait pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi, sekaligus membantu pelaku untuk kembali berdaya dan diterima di tengah masyarakat tanpa mengurangi rasa keadilan bagi korban dan publik.
“MoU dan PKS ini harus menjadi fondasi kuat bagi sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah. Harapan saya, kerja sama ini memberi dampak langsung dan positif bagi masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius.
Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran kejaksaan dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat, serta mengajak semua pihak untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (riv)