MediaDaerah.com – Pembangunan Zona Integritas (ZI) bukan sekedar tentang capaian predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Tetapi juga sebagai instrument untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Serangkaian dengan Kunjungan Kerja Cinggih Widanarto SE.M.Si selaku Inspektur Wilayah I BKKBN RI, Cinggih Widanarto SE.M.Si pada Rabu (17/01/2023), Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Evaluasi Penerapan ZI WBK dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
Ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Sulut dalam melaksanakan program pembangunan dan evaluasi zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan BKKBN tahun 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir Diano Tino Tandaju,M.Erg, dalam sambutanya menyampaikan harapan bagi seluruh ASN tetap terus bekerja dengan baik dan melakukan upaya peningkatan khususnya sesuai dengan tugas layanan masing-masing.
“Pembangunan ZI WBK merupakan upaya untuk pencegahan korupsi dan nepotisme. Selain itu dalam Pembangunan ZI WBK, para ASN dituntut untuk berkreasi dan berinovasi,” ungkap Tandaju.
Usai sambutan, Kaper BKKBN Sulut bersama Sekretaris Lady D Ante, SPd, MAP dan seluruh ASN melakukan penandatanganan komitmen bersama guna mewujudkan XI WBK dan PMPRB di Perwakilan BKKBN Sulut.
Sementar itu, Inspektur Wilayah I BKKBN RI, Cinggih Widanarto SE.M.Si, mengatakan hasil evaluasi penerapan ZI WBK dan PMPRB perlu adanya peningkatan sistem inovasi yang mempengaruhi capaian kinerja.
Adapun kegiatan ini diikuti seluruh ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Sulut. (Riv)