MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw hadir mengikuti High Level Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut tahun 2023 di Aula Kantor Bank Indonesia (BI) Sulut, Sabtu (4/11/2023).
Gubernur Olly menyampaikan sangat penting bagi kepala daerah di Provinsi Sulut untuk hadir mengikuti Rakor TPID yang rutin dilaksanakan instansi terkait bersama Bank Indonesia.
“Sayangnya, peluang tersebut kerap diabaikan para kepala daerah yang lebih memilih untuk mengirim staf sebagai perwakilan,” ucapnya.
Menurutnya, akibat mengabaikan rakor TPID, maka sebagai konsekuensinya kepala daerah tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi.
“Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID, memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi. Tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat,” ungkapnya.
Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Gubernur Olly mengatakan insentif fiskal itu sangat membantu pemerintah daerah, terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiskal. Jadi ada hasilnya,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai care atau peduli terhadap TPID,” ucapnya.
Di sisi lain, Gubernur Olly mengatakan untuk tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana.
“Jangan anggap inflasi itu sederhana. Sebab kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulut Andry Prasmuko mengungkap daerah yang mendapatkan insentif fiskal nilainya cukup fantastis.
Dibebernya, Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 miliar, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.
“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiskal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” tutur Prasmuko.
Kepala daerah yang mendapat insentif fiskal, ucap Andry Prasmuko, karena dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik.
“Daerah yang secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras dan cabai yang menjadi pemicu inflasi diberikan reward sebesar Rp900 miliar. Dana itu untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga,” tandasnya. (Riv)