Pemerintahan

Dorong Sulawesi Utara Jadi Daerah Unggul Dalam Kerjasama Perdagangan Perbatasan Negara

MANADO – Sekprov Sulawesi Utara (Sulut) Steve Kepel membuka Rapat Indentifikasi dan Analisis Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (24/10/2023).

Kegiatan yang digelar Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulut ini mengangkat tema “Identifikasi dan Analisis Potensi, Model Permasalahan dan Solusi Kerjasama Perdagangan Perbatasan Negara di Provinsi Sulut”.

Sekprov kesempatan itu memaparkan permasalahan utama yang terjadi di kawasan perbatasan, yakni banyaknya ketertinggalan di semua sektor.

Ia menjelaskan mulai dari keterbatasan infrastruktur, keterbatasan jumlah penduduk, keterbatasan SDM berkualitas, dan keterbatasan penyediaan bahan pokok.

“Yang juga menjadi perhatian adalah isu-isu negatif terkait kemiskinan serta potensi perdagangan ilegal di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Sekprov mengatakan bagian dari kewajiban pemerintah baik pusat dan daerah, bagaimana proses pengelolaan wilayah ini dapat betul-betul mampu meningkatkan taraf hidup warga masyarakat. Terlebih dari pada itu menjaga keutuhan NKRI.

“Saya berharap apa yang kita lakukan saat ini dalam bentuk identifikasi dan analisis kegiatan di pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara, dapat menelorkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang konstruktif dan mampu memberikan yang terbaik bagi Sulawesi Utara,” katanya.

Ia meyakini dengan kerja keras, kolaborasi dan inovasi dapat mengembangkan Sulawesi Utara menjadi daerah yang unggul dalam kerjasama perdagangan perbatasan negara.

“Mari kita yakin dan terus optimis mewujudkan ini, dan membawa kemajuan juga kesejahteraan bagi masyatakat Sulawesi Utara,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulut, Djemmi Gagola menjelaskan, rapat yang digelar ini menyikapi maraknya perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina baik legal maupun ilegal.

β€œIni yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan daerah untuk memfasilitasi regulasi maupun sarana pra sarana, serta mekanisme model kerjasama untuk tidak ada lagi kasus-kasus ilegal seperti penyelundupan dan berbagai dampak negatif lainnya,” jelas Gagola.

Ia mengakui bersama pihak terkait, rapat ini akan membahas berbagai hal penting.

“Yang pertama potensi perdagangan perbatasannya, model kerja samanya, apa permasalahannya dan solusinya, kita duduk bersama dan bahas bersama,” tandasnya.

Rapat ini turut dihadiri Asisten 1 Setdaprov Sulut, Denny Mangala, perwakilan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait, pelaku usaha di wilayah perbatasan dan perwakilan pengurus TP PKK di daerah kepulauan. (Riv)