MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberi apresiasi kunjungan kerja (kunker) Komisi VIII DPR RI. Kunker para legislator Senayan ini untuk menyerap aspirasi masalah keagamaan dan kebencanaan.
Rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ashabul Kahfi ini, diterima Gubernur Sulut diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Ferry Sangian di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (14/7/2023).
Hadir juga pihak Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Badan Amil Zakat Nasional serta Badan Wakaf Indonesia.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Sulut,” ucap Sangian.
Ia kesempatan itu memaparkan letak geografis Provinsi Sulut, termasuk etnis, keragaman budaya dan religi.
Kata Sangian, kunjungan Komisi VIII DPR RI merupakan langkah positif untuk memberikan dorongan kepada Provinsi Sulut untuk meningkatkan mitigasi bencana, perlindungan jemaah haji, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Badan Wakaf.
Ia menjelaskan, Provinsi Sulut memiliki potensi yang besar dalam segala aspek kehidupan, memiliki kekayaan alam yang melimpah, kekeragaman budaya dan masyarakat yang ramah.
“Kami sadar masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan bencana, pengelolaan dana haji dan pengelolaan zakat dan wakaf. Kunjungan kerja ini memberikan kesempatan bagi kita saling berbagi informasi dan pengalaman,” katanya.
Olehnya, Sangian mengharapkan saran, rekomendasi, masukan serta arahan dalam kunjungan ini, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengambil kebijakan strategis dalam mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang ada.
“Saya berharap kunjungan kerja Komisi VII DPR RI menjadi momentum berarti untuk merekatkan sinergitas dan komitmen, sehingga kedepan kita dapat bekerjasama memajukan Provinsi Sulut dan bangsa Indonesia,” tukasnya.
Kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mengatakan, kunjungan pihaknya ke lapangan untuk pengawasan kepada mitra kerja dalam pengelolaan bencana, kementerian agama dalam pengelolaan dana haji dan pengelolaan zakat dan wakaf.
“Kunjungan kami melakukan pertemuan dengan pimpinan daerah terutama dalam sosial keagamaan dan kebencanaan. Tujuan untuk menyerap aspirasi pelaku kepentingan untuk mencari solusi yang efektif dan efisien terkait masalah sosial keagamaan dan kebencanaan,” tandasnya. (Riv)