MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey diwakili Asisten I Denny Mangala, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Tahun 2024 Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD dan Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (20/6/2023).
Asisten I Denny Mangala menyampaikan, pendanaan Pilkada menjadi domain kepala daerah.
“Tahun ini daerah diminta menganggarkan anggaran Pilkada 40 persen di APBD Perubahan, sisanya 60 persen di APBD tahun 2024. Untuk daerah yang fiskalnya rendah, diperbolehkan dianggaran bertahap sampai 2024,” ungkapnya.
Ia meminta KPU dan Bawaslu untuk menyusun program kegiatan dengan efisiensi untuk menyukseskan Pilkada.
“Semua tahapan kegiatan harus berjalan dengan efisiensi. Contohnya program KPU dan Bawaslu yang hampir sama dilebur menjadi satu dan didiskusikan antara KPU dan Bawaslu supaya ada jalan keluar. KPU provinsi juga mensinergikan kegiatan dengan kabupaten/kota supaya tidak ada duplikasi anggaran,” tuturnya.
Pemprov Sulut, katanya, melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan supaya terjadi efisiensi.
“Pertemuan secara langsung bisa dilakukan secara daring. Ini juga bisa dilakukan KPU dan Bawaslu untuk efisiensi. Yang penting subtansinya tidak berkurang. Supaya tahapan bisa berjalan efektif dengan dukungan dana menyesuaikan dengan anggaran daerah.
Dalam proses perencanaan dan penganggaran mempunyai persepsi yang sama dengan melihat kondisi keuangan daerah. Karena output kegiatan ini kita bawa ke gubernur dan bupati serta wali kota,” jelasnya.
Denny Mangala menambahkan, terkait hibah dipantau langsung Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai proses penandatanganan.
“Pemprov akan mencoba koordinasikan supaya on time penandatangan NPHD terkait Pilkada 2024,” tandasnya.
Kesempatan itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut, Femmy Suluh menambahkan, rakor ini sangat penting untuk mensinergikan kegiatan KPU dan Bawaslu supaya terjafi efisiensi anggaran.
Hadir dalam rakor ini yakni para sekretaris daerah se Provinsi Sulut, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulut, serta KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Sulut. (Riv)