MANADO – Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulawesi Utara (Sulut) Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor di Hotel Luwansa Manado, Kamis (8/6/2023).
Rapat ini dibuka langsung Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulut.
Kandouw saat sambutan menyampaikan sesuai laporan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Sulut terus menurun dari tahun ke tahun.
Ia menyebut, sekarang ini persentase penduduk miskin berada di angka 7,3.
“Target RPJMD kita 4,54. Jadi masih ada ada 3 persen. Menurut hemat saya, ini menjadi tugas berat dengan penduduk sebanyak 2,6 juta jiwa,” ungkapnya.
Kandouw juga khawatir dengan angka kemiskinan ekstrem yang relatif masih membayangi banyak kabupaten/kota di Sulut. Data angka kemiskinan ekstrem tahun 2022 tercatat 1,03.
Katanya, orang yang dikategorikan miskin ekstrem untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan sangat sulit.
“Saya lihat datanya, ini Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolmong Timur sudah nol persen untuk kemiskinan ekstrem. Berarti dua daerah ini sudah tidak ada penduduk yang sulit untuk cari makan,” terangnya.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini mendorong pemda kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi angka kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
“Pulang dari sini lakukan cara untuk telusuri orang-orang yang masuk di angka penduduk miskin ekstrem tersebut,” ujarnya.
Lanjut Kandouw, setelah identifikasi langsung dilakukan penetrasi yakni support dengan sembako sampai dengan penetapan APBD Perubahan.
“Nanti setelah itu kita lakukan kegiatan tematik untuk penduduk miskin ekstrem. Ini harus terlibat semua, baik SKPD bukan hanya dinas sosial. Semua harus ada benang merah dengan penanggulangan kemiskinan, supaya tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrem sudah bersih,” terangnya.
Sementara itu, Kaper BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem punya keterkaitan atau korelasinya kuat dengan stunting.
BKKBN Sulut, katanya, adalah koordinator stunting. Ia menerangkan, data yang akurat sangat penting dalam mengatasi stunting termasuk kemiskinan ekstrem di Sulut.
“Harapan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, semua bupati dan wali kota di Sulut untuk menyesuaikan data, karena ada terjadi penurunan data antara kemiskinan dan stunting atau belum cocok,” ungkapnya.
Ia mencontohkan seperti data angka kemiskinan ekstrem di Boltim yang nol persen. Padahal, katanya, angka stunting di Boltim sangat tinggi.
“Hal ini bisa menjadi polemik. Karena itu, akan diadakan pembahasan bersama lebih lanjut sebagaimana yang disampaikan Kepala BPS Sulut untuk bersama-sama mementukan data, agar ada korelasi data antara BPS dan BKKBN,” tukasnya.
Tandaju menambahkan, harapan Gubernur Sulut juga untuk kemiskinan dan stunting ada satu data.
“Agar kedepan tersedia data yang dapat digunakan sebagai penuntun kemiskinan dan stunting. Dan lebih memperhatikan tingkat kemiskinan dan stunting itu, dimana tidak hanya sebagai konsep, tapi lebih langsung pada intervensi kemiskinan dan stunting tersebut,” pungkasnya. (Riv)