JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus bertekad menggenjot sektor kesehatan di Bumi Nyiur Melambai.
Buktinya, Gubernur Olly Dondokambey menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) Jejaring Pengampuan Pelayanan Prioritas di Provinsi Sulut di Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Penandatanganan kerja sama turut disaksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan jajaran.
Gubernur Olly menyampaikan, momentum ini menjadi babak baru bagi peningkatan kualitas berbagai layanan rumah sakit di Sulut, sekaligus ketersediaan alat medis modern.
“Bersyukur kesepakatan ini terwujud dan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan RI,” ungkapnya.
Ia mengakui Pemprov Sulut memang terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
Disamping itu, lanjutnya, kapasitas Sulut sebagai destinasi tujuan wisata internasional mengharuskan tersedianya fasilitas rumah sakit yang mumpuni.
“Karena kemarin waktu saya ke Rusia, mereka sampaikan siap berwisata ke Sulut. Namun yang ditanyakan Menteri Pariwisata di sana adalah fasilitas rumah sakit,” ujarnya.
Dengan kerjasama ini, Gubernur Olly yakin semakin banyak wisatawan ke Manado. Apalagi, katanya, pada Juni-Juli 2023, ada delapan provinsi di Tiongkok akan kembali membuka penerbangan langsung ke Manado.
“Ini tentunya menjadi angin segar bagi iklim pariwisata Sulut,” tukasnya.
Mementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin senang kerja sama bisa terjalin. Memang, kata Budi, Sulut sebagai tujuan wisata turis wajib memiliki infrastruktur kesehatan setara negara maju.
Olehnya, Menkes memastikan hingga kurun waktu 2027, 15 kabupaten/kota di Sulut diupayakan memiliki alat untuk intervensi penyakit stroke dan jantung.
“Karena dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 44 daerah yang punya. Ke depan, semua daerah di Sulut sudah tersedia,” ungkapnya.
Menkes berharap, Pemprov Sulut dapat mengambil bagian dalam hal ketersediaan sumber daya manusia terkait peralatan medis nantinya.
“Karena untuk menggunakan alat-alat ini, minimal tiap daerah harus punya lima dokter spesialis,” tandasnya. (Riv)