PEMERINTAHAN Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Raihan opini WTP Pemprov Sulut ini tercatat sudah kesembilan kali secara berturut-turut.
Keterangan opini WTP dibacakan Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok, Senin (15/5/2023).
Gubernur Olly menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya melakukan audit LKPD, khususnya pada Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2022.
“Sehingga hari ini hasil laporan pemeriksaan tersebut bisa diserahkan dan disaksikan langsung oleh DPRD Provinsi Sulut. Penetapan opini dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Sulut Tahun 2022 mampu melahirkan keluaran yang positif,” ungkapnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemprov Sulut yang telah bekerja secara baik dan optimal pada tahun 2022, serta telah menunjang dan berkolaborasi bersama BPK.
“Sehingga kegiatan audit yang dilakukan dapat berjalan lancar hingga selesai, sekaligus memberikan gambaran real terhadap penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan setiap perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut,” terangnya.
Gubernur Olly mengingatkan, seluruh pejabat di setiap perangkat daerah lingkup Pemprov Sulut agar senantiasa menjadikan capaian positif ini sebagai motivasi sekaligus evaluasi bersama.
“Jangan cepat merasa puas dan aman, karena pada intinya kita harus terus mampu merefleksikan setiap tugas dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya dan profesional. Sehingga dalam pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dapat direalisasikan secara amanah dan bertanggungjawab,” tukasnya.
Gubernur Olly juga menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten dan Kota TA 2022 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin (15/5/2023).
Gubernur memberi apresiasi kepada 15 kabupaten/kota di Sulut yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan BPK RI. Pemprov Sulut juga meraih opini WTP yang kesembilan kali secara berturut-turut.
Ia mengatakan, opini WTP yang diraih menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulut.
“Ini menjadi tantangan bagi kita, karena mempertahankan lebih berat daripada memperjuangkan,” ungkapnya.
Gubernur menyampaikan terima kasih kepada aparatur seluruh pemerintah di Sulut dan BPK, sehingga bisa menghasilkan WTP.
Begitu juga WTP kesembilan kali berturut yang diraih Pemprov Sulut, dapat memotivasi dan menjadi perhatian seluruh perangkat daerah atau SKPD. (Advetorial Dinas Kominfo Sulut)