Humaniora

Perkuat Pencegahan Stunting, BKKBN Sulut Gelar Pertemuan Implementasi Elsimil Tingkat Kabupaten/Kota

MANADO – Berbagai cara dan upaya terus dilaksanakan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam menurunkan angka stunting. Salah satunya lewat pertemuan implementasi elsimil tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulut.

Kegiatan ini diinisiasi Pokja Pembangunan Keluarga BKKBN Sulut yang digelar di Hotel Grand Puri Manado mulai 13-14 April 2023.

Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut, Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg mengatakan, pertemuan ini sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan keterpaparan dan akses pengelola program.

“Baik dari stakeholder provinsi maupun kabupaten/kota serta kecamatan terhadap aplikasi skrining dan pendampingan dalam penurunan stunting,” ungkap Tandaju.

Penjelasan juga disampaikan dr Cyndi Taloko dari Pokja Lini Lapangan dan Satgas PPS. Ia memaparkan materi terkait mekanisme pendamping keluarga.

Katanya, pendampingan ini sangat penting untuk memastikan kondisi resiko stunting terindentifikasi dipahami dan ditindaklanjuti dengan treatment serta upaya-upaya kesehatan dan peningkatan struktur gizi.

“Sehingga resiko yang terdeteksi dapat ditekan dan dihilangkan,” paparnya.

Sementara itu, Rosillia Wowiling S.Sos, M.Si selaku Ketua Pokja AKIE, Hubungan Antar Lembaga dan Datin memberikan materi dengan judul “Pengenalan dan Cara Penggunaan Aplikasi Skrining dan Penampingan Calon Pengantin”.

Ia berharap para peserta dapat melaksanakan pendampingan calon pengantin sesuai alur pendampingan di Aplikasi Elsimil.

Dalam pertemuan ini, ada dua hasil yang ingin dicapai bersama yakni pertama, pengelola bina keluarga remaja dan PLKB dapat memahami atau meneruskan kembali informasi tentang aplikasi skrining dan pendampingan calon pengantin.

Kedua, tim pendamping keluarga dan calon pengantin mendapat informasi tentang aplikasi skrining dan pendampingan calon pengantin.

Adapun pejabat yang hadir yaitu dr Alfrida Bayang M.Kes selaku Ketua Pokja Pembangunan Keluarga dan para peserta dari pengelola kabid/kasie BKR 15 orang dan PLKB kabupaten/kota 15 orang. (Riv)