MANADO – Saat ini, ekonomi dunia tengah dalam kondisi tidak stabil yang disebabkan oleh pandemi dan geopolitik.
Merespon hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).
Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, pendapatan yang telah terealisasi sampai dengan periode 28 Februari 2023 adalah senilai Rp646,30 Milliar atau sekitar 12,77% dari pagu yang telah ditetapkan.
“Dari sisi Belanja, telah terealisasi sebesar 11,15% dari pagu, dengan nilai sebesar Rp2,49 Triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, Selasa (21/3/2023).
Lanjut Ratih, Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja Barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada.
Dengan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,744 Triliun, Belanja Pegawai sebesar Rp393,73 Miliar, dan Belanja Barang sebesar Rp251,32 Miliar.
“Khusus untuk Belanja TKDD, merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang menjadi pendapatan TKD di APBD. Sampai dengan akhir Februari 2023 ini, APBN di Sulut telah defisit sebesar Rp1,84 Triliun,” bebernya.
Ratih pun menyebut, dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp2,07 Triliun, dengan Komponen TKDD menempati proporsi yang cukup besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. Dimana untuk TKDD mencapai Rp1,744 Triliun dan PAD sebesar Rp323,86 Miliar.
“Hal ini tentu harus menjadi perhatian setiap Pemda untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga bisa meningkatkan PAD-nya,” tutur Ratih.
Ia menambahkan dari sisi belanja, Belanja Pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp741,95 Miliar. Belanja Pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp472,18 Miliar.
“Kemudian diikuti belanja barang Rp185,41 Miliar sehingga APBD Konsolidasi Regional Sulut, menghasilkan SiLPA sebesar Rp1,42 Triliun,” tandasnya. (Riv)