MANADO – Minyak goreng bersubsidi masih terjadi kelangkaan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menelusiri penyebabnya.
Hal tersebut dibahas serius dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menyambut perayaan Bulan Puasa dan Idul Fitri Tahun 2023 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulut, Selasa (14/2/2023).
Rakor ini dipimpin Kepala Disperindag Sulut, Daniel Mewengkang didampingi Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sulut, Lukman Lapadengan yang menghadirkan sejumlah instansi dan stakeholder terkait.
Dalam rapat terkuat jika kelangkaan minyak goreng subsidi terindikasi adanya oknum nakal yang melakukan penimbunan.
“Minyak goreng subsidi ini untuk wilayah Manado dijual Rp14.000 sampai Rp15.000 per liter. Tapi memang informasi yang diterima stoknya masih langka,” kata Daniel.
Disperindag Sulut mencurigai ada oknum nakal yang bermain melakukan penimbunan minyak goreng subsidi untuk dijual ke daerah lain dengan harga yang lebih tinggi.
“Kalau di provinsi lain informasinya dijual Rp18.000 sampai Rp20.000 ribu per liternya. Ini yang kita curigai, jangan-jangan ada oknum yang menimbun lalu menjual ke provinsi lain dengan harga yang lebih tinggi,” sebutnya.
Ia pun memberi pernyataan tegas untuk menindak oknum-oknum nakal yang suka menimbun minyak goreng subsidi tersebut.
“Kita akan libatkan semua pihak terkait untuk menelusurinya, termasuk kepolisian. Bukan hanya minyak goreng subsidi, tapi semua stok kebutuhan pokok akan kita awasi dan mencari tahu jika ada oknum yang melakukan penimbunan.
Turut hadir dalam rakor, selain para kepala Disperindag kabupaten/kota di Sulut, pihak BI (Bank Indonesia)dan Polda Sulut selaku Satgas Pangan. (Vox)